• LinkedIn

Senin, 13 April 2020

PANDUAN OPREC 2020

20.43 // by KIBcentre // No comments

PANDUAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA  BARU 
KOMUNITAS INDONESIA BERSATU 2020







CONTOH FORMAT CV :



Kamis, 09 April 2020

Peluang Bisnis Startup Ditengah Pandemi COVID-19

23.07 // by KIBcentre // No comments





By : Herjuna Ardi Prakosa

COVID-19 atau yang kita kenal juga dengan Virus Corona  menjadi perhatian serius seluruh dunia.  Pandemi ini  berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi di Indoensia. Tetapi bagaimana bisnis statrup di Indonesia menghadapi Virus Corona ini ?

Wabah virus corona ternyata  tidak menghentikan jalannya bisnis startup seorang anak muda yang berbisnis kopi dengan menggunakan teknologi moderen. Dilansir dari Kompas.com, Jago Coffee perusahaan startup yang dikembangkan oleh pebisnis muda Yoshua Tanu, Justru membuka lowongan kerja. CEO Jago Coffee Yoshua Tanu mengatakan lowongan kerja yang dibuka yakni untuk posisi Jagopreneur yaitu barista yang sekaligus menjajakan kopi dengan sepeda listrik.

Sampai saat ini belum ada yang mengetahui kapan pandemi virus corona akan berakhir. Namun dapat dilihat bahwa ada  peluang munculnya startup baru yang dapat dibutuhkan masyarakat yang sangat terbatas untuk melakuakan mobilitas ditengah karantina mandiri untuk pencegahan Corona. Saat ini ada peluang bagi masyarakat yang membutuhkan Sistem Informasi tentang Corona maupun Aplikasi jasa yang dapat memudahkan mendapatkan barang kebutuhan pokok, Alat Pelindung Diri (APD), pemetaan wilayah rawan Corona dan masih banyak lagi kebutuhan informasi yang dapat dikembangkan menjadi peluang bisnis startup.  Dikutip dari katadata.co.id Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan akan ada peluang ekonomi yang masih bisa bergerak di tengah pandemi ini terutama bisnis startup. 

Dilihat dari perkembangan bisnis startup di Indonesia, Perusahaan startup dan industri ekonomi digital, saat ini tengah menjadi sektor usaha yang begitu potensial bagi perekonomian Indonesia. Selain terlihat pada meningkatnya jumlah startup Indonesia yang berpredikat sebagai “Unicorn”, hal ini juga terlihat pada tren tiga tahun belakangan ini, dimana investor asing mulai gencar menanamkan modalnya hingga mencapai 2 miliar US dollar, atau sebesar Rp. 27,98 triliun jika dirupiahkan dengan kurs Rp. 13.999 per US dollar, kedalam sektor usaha tersebut (Kompas.id ).

Namun ternyata mengembangkan bisnis startup tidak semudah yang dibayangkan, menurut Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, startup yang sukses hanya 5% saja. Mengembangkan sebuah startup harus diiringi dengan inovasi serta dampak sosial yang positif bagi masyarakat. Kejelian dalam melihat potensi bisnis pun menjadi penting agar startup yang dibentuk tak hanya muncul untuk meramaikan tren start up yang sedang menjamur saja.

Kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada peluang mengembangkan bisnis stratup ditengah pandemi Corona. Ada banyak permasalahan dimasyarakat yang dapat menjadi solusi dan  diimplementasikan menjadi sebuah sistem informasi.  banyak peluang membangun aplikasi jasa belanja dengan sistem pesan hantar, serta ada kesempatan mengembangkan Aplikasi pemetaan wilayah yang terjangkit Virus Corona, Sistem Informasi Ketersedian Alat Pelindung Diri, dan pembelajaran online maupun rapat secara virtual. masih disektor industri berbasis teknologi ada peluang mengembangkan  produk Internet of Thing (IoT) seperti Pendeteksi Suhu Tubuh, Alat penyemprot disinfektan otomatis, dan masih banyak lagi peluang produk lainnya.

Kesempatan tersebut juga harus mempertimbangka sisi permodalan yang kita tahu ekonomi di Dunia maupun di Indonesia ikut goyah akibat Corona,  dan tak lupa untuk mempertimbangkan apakah setelah Pandemi Covid19 ini berkahir Startup yang akan dikembangkan akan tetap terjaga eksistensinya.  




Rabu, 22 Januari 2020

Ledakan Populasi dan Rendahnya Tingkat Fertilitas: Dua Masalah Utama Kependudukan di Tiga Negara Kawasan Asia Timur

20.54 // by KIBcentre // No comments







by Achmad Romadon Mubarok

Kawasan Asia Timur menyimpan permasalahan soal demografi kependudukan. Bila Tiongkok yang populer dengan One Child Policy, akibat ledakan populasi yang dianggap mengancam keberlangsungan ekonomi, lain hal dengan Jepang dan Korea Selatan yang sedang menghadapi situasi meningkatnya grey population. Permaslahan tersebut mendatangkan pekerjaan besar di masa depan bagi ketiga negara, tidak mungkin negara ditopang oleh kalangan yang berusia non-produktif, dan bahaya jika negara tidak bisa mengontrol laju pertumbuhan penduduk. Mungkin untuk Jepang dan Korea Selatan pengaruh kuat dari ideologi konfusianisme, yang menjunjung tinggi kerja keras, etos kerja dan sangat produktif dalam bekerja masih melekat sebagai bagian dari budaya masyarakat, sehingga abai untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan seolah-olah menikah kemudian memiliki anak merupakan kedua hal yang menghambat dalam mengembangkan diri khususnya soal pekerjaan. Kali ini akan dimulai dari Tiongkok, terutama menyoroti soal pemberlakuan One Child Policy dan Two-Child Policy. Tiongkok mulai menerapkan kebijakan One Child Policy pada tahun 1979, dan diberlakukan secara mengikat (mandatory) terhadap rakyat Tiongkok yang mana memperbolehkan setiap pasangan hanya memiliki satu anak, jika ketauahan melanggar akan mendapat sanksi tegas berupa pendindakan secar hukum oleh pemerintah.

Alasan utama mengapa Tiongkok menerapkan One Child Policy merupakan upaya pemerintah menekan laju pertumbuhan penduduk dan mencegah terjadinya ledakan penduduk. Presiden Deng Xiaoping khawatir pertumbuhan ekonomi Tiongkok tidak mampu menahan ledakan populasi yang terjadi, oleh karena itu diterapkanlah One Child Policy yang mewajibkan satu keluarga hanya memiliki satu anak. Pemerintah Tiongkok turut mengatur secara rinci mulai dari masa perkawinan, usia pernikahan, waktu kehamilan, metode pengendalian kehamilan (Keluarga Berencana), jarak kelahiran setiap bayi, sampai jumlah angka kelahiran secara nasional semua diatur oleh pemerintah dengan ekstra ketat. Tak aneh jika dampak dari kebijakan ini mendatangkan praktek aborsi ilegal yang angkanya sangat fantastis. Terlepas dari kontroversi penerapan kebijakan satu anak ala Tiongkok yang dianggap melanggar HAM, kebijakan Tiongkok medatangkan kemajuan (Banister & Harbaugh, 1994).

Menurut laporan United Nations Population Division-BBC pada tahun 2015 menyebutkan, sejak diterapkannya One Child Policy, Tiongkok dianggap berhasil mencegah angka kelahiran hingga mencapai 400 juta jiwa, namun yang dikhawatirkan adalah struktur demografi Tiongkok yang semakin didominasi oleh usia non-produktif alias kelompok usia tua. Kondisi yang dialami Tiongkok selama menerapkan One Child Policy disebut ageing population (Du & Wang, 2011). Kondisi semacam ini semakin mengkhawatirkan masa depan Tiongkok, jika jumlah usia produktif lebih kecil dibanding usia non-produktif artinya negara lebih fokus ke pembiayaan atau merawat usia non-produktif. Pada tanggal 29 Oktober 2015, Partai Komunis Tiongkok mengumumkan pemerintah mengubah kebijakan dari semula One Child Policy kini diperbolehkan memiliki dua anak di setiap keluarga (two-child policy). Kebijakan Two-Child Policy sekaligus menjadi penanda akhir 35 tahun rakyat Tiongkok hidup di aturan pemerintah yang sangat ketat, One Child Policy. Two-Child Policy diberlakukan secara efektif di bawah kepemimpinan Presiden Xi-Jinping mulai 1 Januari 2016 di seluruh Tiongkok.

Pasca Pemerintah Tiongkok mengumumkan kebijakan barunya yang memperbolehkan setiap keluarga memiliki dua anak, dampak pertama yang dirasakan oleh pemerintah adalah meningkatnya angka kelahiran di tahun 2016. Menurut data dari CNN tahun 2017, jumlah kelahiran bayi di Tiongkok pada tahun 2016 meingkat tajam di angka 7,9 persen dari tahun sebelumnya. CNN menambahkan, total 17,86 juta bayi lahir sepanjang tahun 2016. Namun kebijakan baru Tiongkok ini, memaksa Tiongkok untuk bersabar menunggu tumbuhnya usia produktif atau angkatan kerja yang baru. Bayangkan selama 35 tahun, pertumbuhan penduduk Tiongkok sangat melambat dan didominasi oleh usia yang tidak produktif lagi, tidak mungkin dengan cepatnya mampu merestrukturisasi perekonomian Tiongkok. Pemerintah Tiongkok tetap berharap melalui kebijakan baru ini, roda ekonomi berjalan efektif pada beberapa tahun ke dapan, kesejahteraan masyarakat meningkat dengan memiliki dua anak dan industri di Tiongkok tetap normal karena masih tersedeianya usia angkatan kerja. Contohnya adalah industri susu formula dan popok bayi mengalami peningkatan permintaan di Tiongkok, pasca pemerintah mengubah kebijakan soal kependudukan, hal ini tentu membuka peluang dan lapangan kerja baru.

Selanjutnya adalah Jepang, negeri yang berjuluk Negeri Sakura ini memiliki kehebatan yang diakui internasional. Di sisi lain, Jepang kini menduduki pertingkat tertinggi negara dengan jumlah populasi usia non-produktif terbanyak di dunia. Rata-rata usia penduduk Jepang 46 tahun, dan seperempat komposisi penduduk Jepang didominasi oleh lanjut usia (ageing population). Artinya, perbandingan antara penduduk usia produktif dengan non-produktif cukup  tinggi, Jepang di sini mengalami efisit usia angkatan kerja. Bukan soal umur, melainkan penduduk yang masih produktif di usia muda. Salah satu faktor mengapa Jepang mengalami permasalahn demografi semacam ini adalah rendahnya angka pernikahan sehingga menyebabkan rendahnya angka kelahiran bayi di Jepang. Akibatnya, kemajuan yang dialami Jepang dinikmati oleh kaum lanjut usia, negara justru membayar usia produktif karena roda perekonomiannya didominasi oleh usia rata-rata 46. Kemudian realita Pemerintah Jepang yang menerima data bahwa jumlah angka pernikahan yang terus menurun dalam tiga tahun terakhir (2012-2015) mencapai 635.000 pernikahan saja dengan rata-rata usia nikah 31,1 tahun untuk pria dan 29,4 tahun untuk wanita.

Angka kematian juga menjadi perhatian dari Pemerintah Jepang, tingginya angka kematian tak diimbangi dengan tingginya angka kelahiran, bahkan pada tahun 2015 saja populasi Jepang menurun sebanyak 285.000 jiwa. Laporan dari CNN Indonesia menyebutkan populasi Jepang muali terlihat menurun sejak tahun 2010, di angka 128 juta jiwa, dan diperkirakan angka ini terus menurun di 108 juta jiwa tahun 2050 sampai 108 juta jiwa di tahun 2060. Penurunan ini akan terus terjadi jika angka kelahiran dan aktivitas imigrasi yang masif. Saat ini pemerintah Jepang tengah berupaya meluncurkan berbagai program yang mendukung untuk meningkatkan angka kelahiran seperti pemberian fasilitas child care dan insentif pajak guna mendorong wanita Jepang mau memiliki keturunan. Bagi Pemerintah Jepang, keberadaan jumlah usia produktif sangat berkontribusi bagi perekonomiannya. Sehingga negara tak lagi menanggung beban usia non-produktif, dan memperoleh jaminan keamanan terhadap stabilitas perekonomian Jepang (Hewitt, 2007). Korea Selatan mengalami permaslahan grey population di tahun 1970-an, yang dilatarbelakangi oleh permasalahan ledakan populasi tahun 1960-an. Pemerintah Korea Selatan kemudian mengambil beberapa langkah di periode yang berbeda, tercatat pada tahun 1968 Korea Selatan mengeluarkan Three Child Policy, tahun 1971 diberlakukan Two Child Policy, dan yang terakhir pada tahun 1980-an diterapkan One or Two Child Policy (Howe et al, 2007). Namun respon yang diberikan pasca pemberlakuan kebijakan ini justru membuat angka fertilitas di Korea Selatan terus mengalami penurunan. Tercatat, tahun 2016 Korea Selatan memperoleh angka 1,1 rasio fertilitas dan menjadi angka rasio fertilitas terendah di dunia. Kondisi ini dikhawatirkan akan menambah beban negara yang mana kemudia hari akan banyak jumlah penduduk lanjut usia daripada penduduk produktif.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ledakan populasi menjadi perhatian penting bagi setiap negara, di mana ada ledakan populasi pasti akan menciptakan permasalahan sosial yang baru. Sebagai negara yang tumbuh menjadi New Industrial Countries (NICs), baik Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan mengalami permasalahan yang sama soal kependudukan. Tiongkok yang dikenal sebagai negara pemilik penduduk terbanyak di dunia, tembus di angka 1 milyar akan semakin mengkhawatirkan jika pertumbuhan penduduknya tidak dikontrol. Wilayah yang semakin sempit, sumber daya alam yang semakin terbatas akan menciptakan kelangkaan (scarcity). Begitu pula dengan Jepang dan Korea Selatan, sebagai negara industri memerlukan usia produktif untuk menopang roda perekonomian. Sumber daya manusia sangat penting bagi setiap negara untuk mendukung upaya pembangunan infrastrukur dan ekonomi. Jika negara dihadapkan kondisi di mana  jarak antara jumlah usia produktif dan non-produktif sangat timpang, tentu berbahaya bagi negara. Negara akan membayar usia produktif, karena lanjut usia masih aktif bekerja meski dalam waktu yang tidak bertahan lama. Dan mungkin ini berakar dari kebudayaan kebanyakan negara-negara di Asia Timur, yang terpengaruh ajaran konfusianisme. Sehingga lebih mengutamakan nilai-nilai individual seperti semangat kerja yang tinggi, disiplin dan bekerja secara produktif namun tidak menghitung kosekuensi apabila tidak menikah atau menikah di usia tua atau menikah tapi memilih tidak memiliki anak.

Referensi:
Banister and Harbaugh. 1994.  China’s Family Planning Program: Inputs And Outcomes,
Du, Yang and Wang, Melyan. 2011. Population Ageing, Domestic Consumption, and Future Economic Growth in China pp 301-314 in in Ligang Song and Jane Gooley (eds). Rising China: Global Challenges and Opportunities. Canberra: ANU E Press.
Hewitt, Paul S. 2007. The Grey Roots of Japan’s Crisis dalam The Demographic Dilemma: Japan’s Aging Society. Woodrow Wilson International Center.
Howe, Neil, et al. 2007. The Aging of Korea: Demographics and Retirement Policy in the Land of the Morning Calm. Washington: CSIS.

Kebangkitan Tiongkok: Kekuatan Baru Ekonomi Dunia Abad Ke-21 dari Dunia Timur

20.52 // by KIBcentre // No comments


by Achmad Romadon Mubarok

Tiongkok kini dikenal sebagai negara pemilik kekuatan ekonomi terbesar di dunia, bahkan sempat mengungguli Negeri Paman Sam. Kontribusi perekonomian Tiongkok terhadap pertumbuhan ekonomi global cukup besar. Hal ini dikarenakan situasi politik dan kebijakan oleh elit pemerintah yang dinilai berhasil mengubah wajah Tiongkok menjadi new emerging forces. Perlu diketahui selama Perang Dingin, fokus kebijakan politik Tiongkok masih terletak pada bagaimana peran sertanya menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Timur (Kompas, 2006). Wajar saja, adu kekuatan antara dua negara pada waktu itu yang melibatkan Uni Sovyet dengan Amerika Serikat masih menjadi masalah utama ketidakstabilan di kawasan Asia Timur. Posisi Tiongkok pada saat Perang Dingin memang sudah diperhitungkan bagi negara-negara hegemon seperti Uni Sovyet dan Amerika Serikat. Terbaginya dunia ke dalam dua blok, yaitu Blok Barat dan Blok Timur lantas tidak begitu saja mengubah fokus kebijakan dalam negeri Tiongkok soal perekonomian domestik. Tiongkok pada awal abad ke-21 selalu masuk negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik dunia, mengungguli negara sekaliber Amerika Serikat. Kebangkitan Tiongkok dari segi ekonomi adalah suatu hal yang menarik untuk dibahas.

Jika melihat ke fakta sejarah, Tiongkok pasca meraih kemerdekaan tidak secara otomatis  menjadi negara yang maju, Tiongkok membutuhkan waktu yang cukup lama dalam berproses untuk mewujudkan Tiongkok yang semakin sejahtera. Kebijakan para elit politik Pemerintah Tiongkok menjadi salah satu perhatian utama keberhasilan di balik kebangkitan ekonomi Tiongkok. Titik balik yang menandai kebangkitan Tiongkok adalah pasca Perang Dingin tepatnya pada tahun 1990-an sampai sekarang. Sebelumnya, pada tahun 1978, Tiongkok sempat melakukan reformasi ekonomi. Sejak berkuasanya Partai Komunis Tiongkok, ternyata sejumlah elit partai telah mengisyaratkan adanya niat untuk menjadikan Tiongkok kuat secara ekonomi. Hanya saja di tengah kebijakannya muncul dua aliran politik yang menekankan ideologi komunis di atas perkembangan ekonomi yakni Mao Zedong dan antek-anteknya (Kompas, 2006). Pertarungan dua kubu tersebut, dalam realita kehidupan masyarakat Tiongkok selalu melahirkan gejolak dan kompetisi sengit yang pada saat itu masih suasana Perang Dingin. Hasilnya, pada tahun 1959, 1960 dan 1961, Tiongkok dipermalukan secara internasional. Tiongkok mengalami kegagalan produksi pada sektor agraria yaitu pertanian, sedangkan pertanian merupakan komoditas unggulan Tiongkok. Sebelum tahun 1960, basis ekonomi Tiongkok adalah pertanian. Pasca gagalnya pencapaian produksi pertanian, akhirnya para petani di Tiongkok dibebaskan memproduksi sendiri komoditas yang dikehendaki (Kompas, 2006).

Situasi perekonomian yang sempat kacau, pada tahun 1978 mengalami pemulihan sejak dilakukannya konsolidasi politik di bawah komando Deng Xiaoping, salah satu pemimpin Tiongkok yang masih memiliki pengaruh yang sangat kuat saat itu. Pada tahun yang sama, pemimpin revolusi Deng Xiaoping mereformasi kebijakan ekonomi Tiongkok yang semula berorientasi pada ideologi komunis, kemudian Ia ubah menjadi pengembangan ekonomi yang lebih masif (Kompas, 2006). Salah satu kebijakan ekonomi Deng Xiaoping ialah mereformasi sektor pertanian, dan dapat dirasakan oleh masyarakat Tiongkok sebagai suatu keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi-politik Tiongkok, yang mana tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik dan kemanan negara itu sendiri. Keberhasilan Deng Xiaoping melakukan konsolidasi politik disambut positif oleh pasar domestik Tiongkok. Dengan mengembalikan kepada individu soal menjalankan mekanisme pasar, Pemerintah Tiongkok dinilai mampu menstimulasi rakyatnya. Alhasil, hasil pertanian bebas dijual dan pemerintah mengambil bagian tertentu dari hasil produksti tani tersebut.

Pemerintah Tiongkok secara progresif melatih masyarakat untuk mandiri melalui jiwa kewirausahawan. Kegagalan ekonomi yang sempat dialami Tiongkok sebelum tahun 1978 memang diakibatkan oleh intervensi politik yang terlalu dalam pada setiap perumusan kebijakan ekonomi Tiongkok (Kompas, 2006). Kecermatan elit politik seperti Deng Xiaoping menjadi titik cerah perekonomian Tiongkok semakin bergairah. Pemerintah Tiongkok secara ekspansif mengirim ratusan ribu warganya ke Amerika Serikat untuk memperdalam perekonomian pasar. Pasca reformasi ekonomi tahun 1978, Tiongkok mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang pesat, perdagangan di sektor pertanian mengalami surplus, seementara itu Tiongkok mulai memberanikan diri menerapkan model pasar liberal. Melihat kemajuan ekonomi Tiongkok yang positif, Perdana Menteri Tiongkok, Wen Jiabao tahun 2004 berujar kita menjadi negara yang punya reputasi internasional setelah lama tenggelam dari panggung.

Keputusan Partai Komunis Tiongkok menerapkan prinsip pasar bebas pada tahun 1978 dan mulai membuka dirinya terhadap investasi asing tahun 1980-an dianggap sebagai salah satu faktor yang melatarbelakangi kemajuan Tiongkok sekarang sebagai salah satu pusat manufaktur terbesar di dunia. Arus investasi asing langsung yang meningkat ke Tiongkok, terutama di wilayah Tiongkok bagian timur mendorong menjamurnya industri-industri manufaktur di Tiongkok ditambah biaya upah pekerja Tiongkok yang murah, semakin membuat para investor asing nyaman menanamkan modalnya. Menurut data BBC Indonesia (2015) rata-rata pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama tiga dekade terakhir hingga tahun 2010 mencapai 10 persen, walau kemudian pertumbuhan itu melambat belakangan ini. Meski posisi kekuatan ekonomi Tiongkok berada di bawah Amerika Serikat, setidaknya Negeri Tirai Bambu tersebut mampu melaju di atas perekonomian negara-negara di Eropa dan Asia Timur khususnya Jepang dan Korea Selatan. Di samping upaya pemerintah Tiongkok meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi, pada abad ke-21 peran keanggotaan Tiongkok pada organisasi dan forum-forum level internasional mengalami peningkatan secara dramatis dalam periode pos-Maois dan menjadi anggota yang konstruktif, seperti keterlibatannya pada organisasi APEC, BRISC, G-2, G-7, G-20 dan ASEAN+ (Golley & Song, 2011). Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat era Presiden Bush, Condoleezza Rice, Tiongkok tidak sedang berada di status quo, Tiongkok memainkan peran keanggotaan dalam organisasi internasional yang semakin konstruktif dan penuh tangungjawab (Johnston, 2003).

Kebangkitan Tiongkok sejak 1978 ditandai oleh dominasi kecenderungan konvergen, secara jelas ditunjukkan Tiongkok yang berkeinginan saat ini meyakinkan dunia bahwa Ia adalah sebuah kekuatan yang bertanggungjawab. Kecenderungan divergen pada saatnya nanti akan mendominasi ketika Tiongkok bertambah kaya, percaya diri dan kuat. Tetapi semua itu merupakan target masa depan, sekitar dua puluh tahun ke depan atau lebih, seiring dengan berlanjutnya modernisasi Tiongkok, pada dasarnya Tiongkok adalah kekuatan status quo (Jacques, 2009: 482). Jika Johnston berbicara mengenai tingkat partisipasi Tiongkok terhadap institusi internasional, selanjutnya Johnston (2003: 12) menjelaskan derajat kepatuhan terhadap norma-norma internasuonal, Johnston menemukan indikator kepatuhan yang terdiri lima utama rezim normatif internasional dari Negeri Tirai Bambu. Peningkatan partisipasi Tiongkok pada institusi internasional, namun bukan berarti bisa menjadi indikator kuat dari perilaku status quo. Kelima antara lain (1) kedaulatan, Tiongkok hari ini adalah salah satu negara yang mempertahan konsep absolutis yang lebih tradisional, pada umumnya digunakan untuk menegaskan kembali kedaulatan dan otonomi internal merespon berkembangnya konsep HAM, pemerintahan domestik dan konsep intervensi kemanusiaan (humanatarian intervention) yang mana didorong oleh beberapa negara pengususng demokrasi-liberal, IGOs serta aktivitas masyarakat sipil internasional (Johnston, 2003).

Kedua adalah perdagangan bebas, sejak tahun 1980-an Tiongkok memang mulai membuka diri terhadap investasi asing dan meninggalkan konsep ekonomi Maois yang memproteksi perekonomian Tiongkok sangat kuat sebelum reformasi ekonomi. Bukti dukungan Tiongkok ialah menerapkan norma perdagangan bebas, namun memang cukup sulit terealisasi akibat tertabrak dengan sistem ekonomi Tiongkok yang masih Maois (komunis). Secara konkret, tarif rata-rata Tiongkok menurun lebih dari 40 persen di tahun 1992 menjadi kurang dari 20 persen pada tahun 1997. Ketiga, non-proliferasi dan kontrol senjata, yang mana pada tahun 1990-an Tiongkok kehilangan banyak senjata pasca Perang Dingin. Keempat, penentuan nasib sendiri (national self-determination), Tiongkok dituduh melakukan pelanggaran terhadap norma kepatuhan tersebut, terbukti konsistensi serta penolakan Beijing mengakui penentuan nasib sendiri di wilayah Tibet, Uighur dan Taiwan. Indikator kepatuhan yang kelima adalah HAM, Pemerintah Tiongkok dikenal keras terhadap aktivis atau lemabaga yang menyuarakan HAM di dalam negerinya, tak jarang pemerintah memenjarakan masyarakat sipil yang berani menentang pemerintah dengan alasan pelanggaran HAM. Pemerintah Tiongkok menganggap prinsip-prinsip HAM menghambat negaranya untuk berkembang (Johnston, 2003).

Kesimpulan dari pokok bahasan terkait kebangkitan Tiongkok adalah dapat ditemukan garis besarnya bahwa negara-negara di Asia Timur seperti Tiongkok, Korea Selatan dan Jepang pada awal sampai pertengahan abad ke-20 posisinya tidak begitu diperhatikan, secara drastis di penghujung abad ke-20 negara-negara tersebut tumbuh menjadi negara kaya dan unggul secara kekuatan ekonomi serta memiliki pengaruh penting terhadap dunia internasional di bidang ekonomi. Tiongkok sendiri menjadi salah satu negara pemilik kekuatan ekonomi terbesar di dunia tidak dapat hidup sendiri. Terbukti dari interaksi Tiongkok terhadap berbagai negara di dunia, Ia membutuhkan peran masyarakat internasional dan investor asing agar stabilitas ekonomi Tiongkok tetap terjaga dan harapan perekonomiannya semakin maju dan berkembang dapat terealisasikan. Mengenai status quo yang dimiliki Tiongkok, karena prestasi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang membanggakan, menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi negara kapitalis yang sudah berpuluh-puluh tahun berbeda secara prinsip dan ideologi. Kelompok negara-negara maju yang kapitalis mengkhawatirkan Tiongkok menggeser posisi mereka yang status quo sebagai penguasa ekonomi yang penting dan berpengaruh kuat erhadap perekonomia global. Diambil dari sisi positifnya, mengutip pernyataan tokoh Ann Wan Seng, kemunculan dan kehadiran Tiongkok sebagai elemen ekonomi Asia penting untuk mewujudkan keseimbangan agar tidak ada pihak-pihak dan blok yang memonopoli secara unilateral kegiatan ekonomi dunia.

Referensi:
BBC Indonesia. 2015. Pertumbuhan Pesat Ekonomi Cina dalam Angka. Diakses [Online] pada 02 Mei 2017. www.bbcindonesia.com/majalah/2015/09/150910_majalah_ekonomi_cina.
Golley, Jane & Song, Ligang. 2011. China’s Rise in Changing World: Global Challenges and Opportunities. Canberra: ANU Press.
Jacques, Martin. 2009. When China Rules the World: Kebangkitan Dunia Timur dan Akhir Dunia Barat. Jakarta: Kompas Gramedia.
Johnston, Alastair Ian. 2003. Is China a Status Quo Power? in International Security, vol. 27, no. 4, pp. 4-56.
Kompas. 2006. Cermin dari China: Geliat Sang Naga di Era Globalisasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Korean wave: Sebuah Fenomena Keberhasilan Pemerintah Korea Menerapkan Diplomasi Kebudayaan

20.50 // by KIBcentre // No comments



by Achmad Romadon Mubarok

Diplomasi kini tidak serta merta selalu diselesaikan melalui instrumen politik maupun ekonomi untuk menghalau pecahnya peperangan. Seperti gagasan yang pernah diungkapkan oleh Diamond dan Mc Donald pada tahun 1996 terkait diplomasi, mereka berdua mengungkapkan beberapa cara  atau konsep untuk melihat proses pembentukan perdamaian internasional sebagai bagian dari sebuah sistem kehidupan yang disebut multi-track diplomacy. Salah satu dari multi-track diplomacy adalah diplomasi kebudayaan, menarik di era kontemporer ini diplomasi yang mengerahkan dimensi kebudayaan seperti pendidikan, seni, budaya, dan sebagainya yang mana digunakan oleh beberapa negara dunia dalam mempromosikan nilai-nilai perdamaian. Menurut Warsito dan Kartikasari dalam bukunya yang berjudul “Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang, Studi Kasus Indonesia” (2007: 4), diplomasi budaya dipahami melalui pengertian yang definitif, dapat diartikan sebagai usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro, seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian ataupun secara makro, seperti propaganda. Tulisan kali ini mengangkat penggunaan diplomasi kebudayaan yang digunakan oleh Pemerintah Korea sekaligus sebagai alat diplomasi untuk memperbaiki reputasi negara tersebut.

Sejak tahun 1980-an, Asia Timur telah mengalami ledakan produksi budaya yang populer seperti film, pop music, animasi, komik, program televisi, dan majalah fesyen yang mana telah meluas, tidak hany secar domestik melainkan lintas negara bahkan lintas regional (Otmazgin & Ben-Ari, 2011: 3). Korea Selatan, merupakan salah satu negara di Asia, di mana pertumbuhan industri budaya sangat berkembang pesat. Salah satu demam budaya Korea yang melanda dunia ialah Korean wave. Korean wave atau dalam istilah lain dikenal sebagai Hallyu, sebuah sitilah yang disematkan oleh jurnalis Tiongkok tahun 1990-an, di mana industri hiburan Korea Selatan seperti pop korea populer di kalangan pemuda Tiongkok. Akibatnya, timbul-lah cultural exchange yang mana Hallyu memicu masyarakat Tiongkok mempelajari bahasa Korea dan termasuk kebudayaannya. Korea Selatan memang sejak lama dikenal tipikal masyarakatnya sangat menjaga nilai tradisi dan kebudayaan leluhur, sehingga tak heran jika masyarakat Korea sangat bangga dengan apa yang ia kenakan, ia katakan dan ia makan (kebudayaan Korea).

Karakter yang kuat pada jati diri masyarakat Korea sebagai pemicu menguatnya nation-building Korea, yang mendorong meningkatnya industri hiburan di Negeri Gingseng tersebut. Alhasil, industri yang memfasilitasi pop Korea dan drama Korea memperoleh popularitas yang tinggi di industri hiburan Asia. Prestasi seni yang menggembirakan bagi Korea Selatan, ketika drama Korea yang berjudul What is Love All tayang di stasiun televisi Tiongkok (CCTV) pada tahun 1997, berhasil mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat Tiongkok (Kim & Jin, 2016: 1). Sementara pada abad ke-21, Korean wave terus berkembang di berbagai negara, mulai dari aspek gaya berpakaian, gaya penataan rambut hingga K-Pop, salah satu tarian asal Korea Selatan adalah Gangnam Style yang sempat booming di seluruh dunia pada pertengahan tahun 2012 dan sempat merajai Youtube, sebagai video yang paling banyak ditonton di dunia, tembus 1 milyar penonton. Melihat kedua fenomena Korean wave yang berhasil membius warga dunia mengenal lebih dalam kebudayaan Korea Selatan, hal tersebut telah diprediksi oleh Joseph Nye dalam Jang (2012: 198), yang menjelaskan, salah satu cara untuk melakukan soft power adalah dengan cara cultural exchanges.

Cultural exchanges, menjadikan soft power yang dimiliki oleh Korea Selatan menimbulkan daya tarik tersendiri dari segi kebudayaan yang dimiliki, termasuk Korean wave. Kelebihan dari cultural exchange selain dinikmati oleh para pelaku bisnis industri hiburan Korea, Pemerintah Korea Selatan merasa diuntungkan karena berhasil membendung budaya milik Barat dan memiliki pengaruh kuat sebagai pemilik identitas Korean wave. Pemerintah Korea sendiri optimis akan perkembangan pesat industri hiburan Korea membuat negerinya akan semakin dikenal dunia, di samping prestasi ekonominya yang membanggakan. Pemerintah Korea sepertinya menginginkan fenomena Korean wave tidak berlangsung sementara, sebuah prestis bagi Korea apabila budayanya dikenal oleh banyak negara. Oleh sebab itu, Pemerintah Korea melalui diplomasi kebudayaan maupun promo budaya lewat perwakilan atau diaspora Korea di seluruh dunia, berusaha membangun citra yang positif terhadap budaya Korea (nation-branding). Dari segi ekonomis, Hallyu mendatangkan pundi-pundi Won bagi Korea. Contohnya ketika drama Korea yang mewabah di kalangan remaja Asia, tempat-tempat yang pernah digunakan syuting pun seperti Pulau Jeju, kini menjadi salah satu destinasi wisata populer andalan Korea dan jutaan wisatawan mancanegara mengunjungi Korea tiap tahunnya.

Optimistis Pemerintah Korea terlihat dari dukungan pemerintah dan berkontribusi dalam demam Hallyu. Pemerintah Korea sadar, dengan besarnya dukungan yang diberikan kepada palaku industri hiburan maupun diplomasi kebudayaan yang dilakukan secara formal oleh negara, hal ini dapat menjauhkan diri Korea dari terkena dampak globalisasi yaitu westernisasi. Untuk meredam gempuran industri entertainment dari Barat, Pemerintah Korea Selatan membentuk KTO (Korean Tourism Organization) dan KOFIC (Korean Foundation for International Cultural Exchange), sebuah organisasi khusus di bawah kendali Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Republik Korea (MCST). Di sini, Pemerintah Korea sangat berperan, pemerintah membentuk KOFIC bertujuan untuk mempromosikan  dan mendukung film-film Korea, selain itu pemerintah juga memberikan stimulus terhadap industri hiburan Korea dengan memberikan insentif dana, kebijakan, penelitian, pelatihan profesional, dan pendidikan. Selain itu, Pemerintah Korea turut terlibat dalam nation-branding, seperti pernyataan Presiden Korea Selatan Lee Myung-Bak yang menyesalkan persepsi masyarakat internasional yang masih memandang Korea pada saat itu identik demonstran-jalanan, perang dengan Korea Utara dan ketegangan dengan Tiongkok. Korea Selatan merasa berhak mendapat respek dari dunia internasional. Oleh karena itu, diperlukan sebuah nation-branding lewat Korean wave, yang menurut (Szondi, 2008) mampu merefleksikan sebuah negara (soft power) dibanding penggunaan instrumen militer atau ekonomi dalam dunia internasional. Jika negara berhasil memperkuat nation-branding di mata internasional, dengan sendirinya negara tersebut memperoleh respek dan penerimaan yang baik oleh dunia internasional.

Kesimpulan dari tulisan kali ini menunjukkan bahwa pengaplikasian budaya sebagai instrumen politik luar negeri oleh Korea ternyata mampu mepertegas eksistensi Korea bahwasanya tidak benar adanya anggapan bahwa Korea sebagai negara konfrontatif, penuh konflik. Persepsi masyarakat internasional ditepis oleh Pemerintah Korea yang berhasil membangun nation-branding untuk mewujudkan citra positif Korea di mata internasional. Salah satu cara diplomasi yang berhasil diaplikasikan oleh Korea hingga kini adalah diplomasi kebudayaan. Korea memilih menggunakan soft power tanpa mengesampingkan hard power. Melalui soft power, yang mana salah satu elemennya adalah kebudayaan, Korea mengembangkan kesempatan untuk memadukan kedua unsur antara budaya tradisional dan kontemporer, seperti yang telah benayak diwujudkan pada film-film atau drama Korea, fesyen dan musik (K-Pop). Ditambah dukungan Pemerintah Korea melalui kementerian terkait untuk memberikan dukungan baik materil maupun inmateriil. Peluang potensi kebduayaan yang dimiliki Korea nyatanya berkontribusi pada perkembangan ekonomi sekaligus menaikkan citra positif Korea, di samping dikenal sebagai negara maju secara kemampuan ekonomi juga maju secara kebudayaan, tidak kalah dengan pengaruh budaya Barat.

Referensi:
Gunjoo Jang, W. K. 2012. Korean Wave as Tool for Korea's New Cultural Diplomacy. Scientific Research Publishing, 196-202.
Kim, tae Young & Jin, Dal Yong. 2016. Cultural Policy in the Korean Wave:  An Analysis of Cultural Diplomacy Embedded  in Presidential Speeches. Canada: Simon Fraser University.
Otmazgin, Nissin & Ben-Ari, Eyal. 2011. Cultural Industries and the State in East and Southeast Asia dalam Popular Culture and the State in East and Southeast Asia. New York: Routledge.
Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari. 2007. Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang, Studi Kasus Indonesia. Yogyakarta: Ombak. hal. 4.